Guru SMA Negeri 3 Batusangkar

UMUMNYA para pendidik telah mengenal bahwa fokus pengajaran murid-murid sekolah dasar adalah agar murid menguasai kemampuan dasar yang tercakup dalam rumus 3-R. yaitu Arismetik, reading dan writing. Atau dengan kata lain penguasaan dalam berhitung, membaca dan menulis.

Bagaimana penguasaan murid-murid atas kemampuan dasar ini, orang melihat sesuai dari kaca mata mereka masing-masing. Tidak sedikit orang, yang mengatakan bahwa kemampuan dasar murid dalam berhitung, membaca dan menulis telah mantap begitu mendengar bahwa di sekolah yang bersangkutan ada segelintir murid yang memperoleh NEM yang cukup baik.

Namun secara umum kalau kita perhatikan sertifikat NEM anak-anak Yang mendaftar ke tingkat SLTP banyak menunjukkan angka kemampuan berhitung, Kita sebut saja nilai matematika yang begitu jelek. Dapat kita perkirakan bahwa kemampuan mereka dalam membaca dan menulis juga jelek.

Untuk mencek kemampuan membaca murid pada tingkat SLTP dan SLTA dapat dicek lewat pemanfaatan buku-buku teks mereka. Ka1au kita mengunjungi perpustakaan sekolah tingkat SLTP dan SLTA maka akan kita jumpai tumpukan buku-buku teks yang lumayan banyaknya tanpa ada disentuh atau dimanfaatkan. Meskipun untuk menyediakannya pemerintah telah menghabiskan milyaran rupiah dari proyek penyediaan buku-buku. Begitu pula dengan buku-buku teks yang ada di dalam tas sekolah mereka, terlihat masih utuh sebagai tanda bahwa belum dimanfaatkan walau tidak semua murid yang bersikap demikian). Ini akibat kebiasaan murid yang. gemar menghafal catatan pelajaran mereka, ketimbang menganalisa buku-buku teks pelajaran mereka.

Pada akhir tahun di kelas tiga, tingkat SLTA, siswa musti menyelesaikan sebuah karya tulis sebagai syarat untuk dapat mengikuti EBTA dan EBTANAS. Tetapi mereka seolah-olah mencerminkan ketidakmampuan dalam menulis karya tulis. Dan memang kenyataannya mereka betul-betul banyak yang tidak mampu dalam menulis karya tulis yang begitu sederhana. Sehingga mereka terpaksa menempuh jalan curang, misalnya, dengan memalsukan karya tulis kakak kelas yang telah lulus pada tahun lain.

Dari sebuah dialog ringan dengan mahasiswa KKN tertangkap kesan tentang melemahnva semangat mahasiswa dalam peningkatan SDM. Pergi kuliah hanya asal-asalan saja. Banyak mereka yang enggan datang ke kampus dan suka menitipkan absen. Hari-hari mereka lewati dengan hura-hura. Kemudian pada musim tentamen mereka suka menggunakan jimat, catatan kecil, ala anak SMU atau mencari sopir ujian. Sebab sang dosen tidak mungkin dapat mengenali semua mahasiswanya karena itulah suatu stereotype, atau pandangan umum, bahwa hubungan dosen dan mahasiswa adalah “siapa lu dan siapa gua”. Dengan kata lain hubungan mereka adalah sebatas membayar kewajiban saja, yang penuh dengan ketidakacuhan atau ketidakpedulian.

Banyak tudingan bahwa kebodohan murid di sekolah berawal dari kenakalan karena orang tua mereka ada yang “‘broken” atau orang tua tidak peduli dengan pendidikan anak. Itu sangat benar. Tetapi ada pula malah orang tua begitu peduli dengan pendidikan anak, dan lingkungan sosial anak begitu sehat. Malah si anak kok begitu sudi mengungkapkan ingin untuk tarik diri dari dunia sekolah karena tidak dapat mengikuti pelajaran demi pelajaran. Kendala yang dialami oleh anak atau murid seperti ini disebabkan karena rendahnya kemampuan membaca mereka. Barangkali penyebabnya adalah karena di dalam keluarga mereka tidak dibiasakan budaya membaca. Buku-buku dan majalah adalah benda langka untuk dijumpai.

Bukan berarti orang tua mereka tergolong tidak mampu. Malah orang tua dapat memenuhi kebutuhan permainan elektronika mungkin karena bersaing dengan anak tetangga. Dan begitu pula orang tua mereka mampu membeli sarana hiburan yang serba mewah meski sebagai prestise dan menunjukkan kepada lingkungan, karena sebagian orang kita bermental suka pamer, bahwa mereka termasuk orang yang cukup “the have”.

Dalam zaman global informasi dan komunikasi ini, masih cukup banyak orang tua yang berfikiran mundur. Mereka akan mengatakan. bahwa berlangganan majalah itu percuma sebab tidak akan mengenyangkan perut. “Bukankah uangnya lebih baik untuk dibelikan sama kue”, demikian menurut orang tua yang bersikap “stomach oriented”. Ada lagi orang tua yang mencela anaknya yang sudah mulai gemar membaca sebagai membuang-buang waktu. Image seperti ini diperoleh dari keluarga pedagang dan tentunya tidak semua pedagang yang begitu, dimana bagi mereka waktu adalah benar-benar uang.

Murid-murid yang melarikan diri dari sekolah bisa jadi karena kejenuhan di dalam kelas karena tidak menguasai pelajaran. Rasa jenuh dapat mendatangkan rasa benci pada pelajaran dan berakhir dengan perseteruan antara guru-guru.

Macetnya komunikasi guru-murid dalam kelas disebabkan kepasifan murid dengan sikap yang suka membisu dalam seribu bahasa. Banyak juga guru yang kesal, begitu ia serius dalam proses belajar mengajar dan bertanya untuk mendapatkan umpan balik. Dan ketika ditanya “apakah kamu sudah paham atau belum mengerti”, dijawab oleh murid dengan wajah “no comment”

Kesulitan murid dalam memahami pelajaran dan kepasifan murid dalam berkomunikasi, secara lisan dan tulisan, adalah karena anak atau murid lemah dalam kemampuan membaca. Penyebabnya karena mereka tidak terlatih dengan budaya membaca sejak dini.

Membaca adalah satu bagian dari aspek berbahasa. Dan bahasa adalah sarana untuk mengekspresikan fikiran. Orang yang bahasanya teratur maka fikirannya juga teratur. Sebaliknya dalam bahasa yang macet terdapat pula kemacetan dalam berfikir. Dan rata-rata murid yang macet dalam berfikir. Dan inilah yang harus kita atasi secepatnya.

Syukurlah kalau dalam suatu kelas, terutama di Sekolah Dasar, cukup banyak anak yang berlangganan majalah. Tentu mereka mendapat kemudahan dalam memahami setiap pelajaran. Memang ada korelasi langsung antara anak yang gemar membaca dengan prestasi mereka dalam belajar. Dan idealnya memang setiap anak memang harus gemar membaca. Maka kita patut mengacungkan jempol bagi orang tua murid yang menyokong anak mereka di rumah agar selalu membaca apalagi menyediakan bagi anak mereka dana khusus agar anak mereka dapat berlangganan majalah anak-anak.

Tampaknya hanya segelintir saja orang tua yang mampu baru mendorong anak mereka untuk membudayakan membaca di rumah. Dan cukup terbatas pula jumlah orang tua yang punya kelebihan dan untuk berlangganan majalah anak-anak. Tampaknya masih ada usaha lain yang dapat diterapkan oleh guru-guru untuk mengembangkan kebiasaan anak dalam membaca yaitu pemanfaatan pustaka sekolah.

Pernah suatu ketika seorang guru sekolah dasar mengatakan bahwa murid-muridnya cukup mempunyai minat dalam membaca. Buktinya kalau ada buku bacaan, murid-murid itu berebutan tidak sabar ingin memperolehnya. Tetapi sayang, katanya, sekolah itu tidak mempunyai guru perpustakaan.

Mestikah guru yang demikian tidak bertindak untuk menyalurkan keinginan anak untuk membaca dengan alasan tidak ada tenaga guru perpustakaan? Sementara itu murid yang dihadapinya sebagai guru kelas cuma berjumlah 25 orang, murid saja. Kita rasa dalam jumlah murid yang kecil itu guru kelas mungkin dapat mencari jalan keluarnya. Misalnya saja membawa buku bacaan sebanyak jumlah murid dan meminjamkannya untuk dibaca di rumah. Kemudian bagi yang banyak membaca kita kaitkan dengan nilai bahasa mereka, misalnya.

Pemanfaatan buku-buku bacaan seperti cara diatas cukup bermanfaat dalam pengembangan keterampilan membaca murid. Adapun untuk pengembangan keterampilan menulis adalah dengan membiasakan pemberian “tugas mengarang” kepada murid. Ada seorang penulis yang sangat terkesan akan gurnya ketika ia masih bersekolah di SD. Gurunya mewajibkan setiap murid untuk mengarang setiap minggu dan membacakannya di depan kelas. Inilah titik awal kenapa ia tertarik dalam bidang penulisan setelah dewasa. Cara seperti ini sungguh bermanfaat untuk diterapkan oleh guru-guru sejak sekolah dasar, terus ke tingkat SLTP dan SLTA oleh guru bidang studi bahasa Indonesia. Apabila kebiasaan pemberian mengarang ini dilakukan oleh guru-guru secara kontinyu dan terprogram, maka insya Allah kita tidak melihat lagi siswa-siswi SMU kasak kusuk dalam menulis karya ilmiah sederhana. Dan begitu pula kebiasaan mahasiswa, calon sarjana, tidak akan lagi menciptakan skripsi “aspal” alias asli tapi palsu. Kita yakin kalau kemampuan menulis generasi kita sudah bagus, maka bursa penulisan skripsi liar tidak akan pernah ada lagi.

PAUD AWAL KUALITAS ANAK MENYONGSONG MASA DEPAN.

Pada Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang anak yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 53 ayat (1): Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Implikasi undang-undang itu adalah anak dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan biaya pendidikan secara cuma-cuma dari pemerintah. Permasalahannya, bagaimana pemerintah menyosialisasikan dan membuat masyarakat mudah mengaksesnya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedang digalakkan di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Pendidikan anak memang harus dimulai sejak dini, agar anak bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Anak-anak yang mengikuti PAUD menjadi lebih mandiri, disiplin, dan mudah diarahkan untuk menyerap ilmu pengetahuan secara optimal.

Itulah yang saya alami sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah yang setara dengan sekolah dasar di ujung UTara Kabupaten Magelang karena kebetulan saya mengampu kelas satu.Siswa yang sebelumnya memperoleh PAUD akan sangat berbeda dengan siswa yang sama sekali tidak tersentuh PAUD baik informal maupun nonformal. Ibarat jalan masuk menuju pendidikan dasar, PAUD memuluskan jalan itu sehingga anak menjadi lebih mandiri, lebih disiplin, dan lebih mudah mengembangkan kecerdasan majemuk anak.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Magelang mulai tahun ajaran baru 2007-2008 pemerintah memperbolehkan anak masuk SD tanpa melalui TK. Anjuran tersebut harus dipertimbangkan lagi jika pemerintah ingin menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dari hasil observasi di beberapa MI dan SD, tingkat drop out siswa SD yang tidak melalui TK lebih tinggi daripada siswa yang melalui TK. Pemerintah harus memikirkan akibat yang ditimbulkan. Kesenjangan pasti terjadi.

Pemerintah harus lebih tanggap pada fenomena tersebut, karena dengan memperbolehkan anak masuk SD tanpa melalui TK berarti telah mengabaikan suatu pendidikan di usia dini yang paling dasar bagi anak. Konsep bermain sambil belajar serta belajar sambil bermain pada PAUD merupakan pondasi yang mengarahkan anak pada pengembangan kemampuan yang lebih beragam. Kebijakan pemerintah kabupaten akan ikut menentukan nasib anak serta kualitas anak di masa depan.

Masa depan yang berkualitas tidak datang dengan tiba-tiba, oleh karena itu lewat PAUD kita pasang pondasi yang kuat agar di kemudian hari anak bisa berdiri kokoh dan menjadi sosok manusia yang berkualitas.

Di samping pemerintah, masyarakat adalah komunitas yang sangat berperan untuk mengembangkan PAUD. Jika kendalanya masalah biaya, masyarakat dalam hal ini lembaga penyelenggara PAUD bisa menyiasatinya dengan mereduksi biaya melalui kreativitas membuat alat peraga sendiri, menghilangkan kewajiban seragam, serta memenuhi gizi anak-anak PAUD melalui program pemerintah.

Alternatif lain PAUD bisa diselenggarakan oleh kelompok perempuan di masyarakat, dengan membekali diri melalui pelatihan PAUD (banyak organisasi/LSM yang bersedia mmeberikan pelatihan cuma-cuma). Mereka bisa bergantian menjadi pendamping anak-anak pada PAUD. Tentu saja untuk menerapkan ide ini diperlukan inisiasi pemerintah untuk menyosialisasikan serta memberdayakan masyarakat terutama di daerah terpencil.

PAUD nonformal khusus seperti Taman Pendidikan Alquran juga bisa diintegrasikan dengan PAUD umum yang bertujuan mengoptimalkan pengembangan kecerdasan majemuk anak.

Kita bisa memulainya dari mana saja terutama dari diri kita masing-masing. Berikanlah yang terbaik buat anak untuk menyongsong masa depannya, masa depan anak Indonesia yang cemerlang.

Endah Kuntariyati
Guru MI dan mahasiswa FKIP

KONSEP MENARA MUTIARA PENDIDIKAN

Sepanjang sejarah perkembangan pendidikan telah membuktikan, bahwa kemajuan pendidikan senantiasa berpengaruh terhadap perkembangan di bidang lain seperti bidang ekonomi, sosial, technologi, dan lain-lain. karena itu, negara yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi dan technologi senantiasa terlebih dahulu maju dalam bidang pendidikan contohnya misalnya, negara Jepang, Amerika Serikat, Cina dan lain-lain.

Oleh karena itu tidak dapat kita pungkiri berbagai laporan hasil study baik yang berskala nasional, regional maupun internasional tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mutu hasil pendidikan, dan Human Development Index (HDI) yang menunjukkan bahwa, kualitas SDM bangsa Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya termasuk negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailan. Kenyataan ini tentu telah membuka mata kita bahwa dunia pendidikan di Indonesia memiliki mutu yang sangat rendah. Menyadari akan hal tersebut, maka tuntutan akan perubahan kebijakan, seperti desentralisasi pendidikan, pola pendekatan managemen/pengelolaan dan kelembagaan pendidikan serta sistem pendidikan/kurikulum dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menjadi suatu keharusan .

KONSEP KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Desentralisasi Pendidikan
Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perubahan yang signifikan juga telah terjadi dalam tataran konsep reformasi pendidikan yang mencakup perubahan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Paradigma pengelolaan pendidikan yang sentralistik telah berubah menjadi desentralistik. Tanggung jawab pendidikan bergeser dari pemerintah pusat (meskipun bukan meniadakan samasekali) kepada pemerintah daerah. Dalam pengambilan keputusanpun, pemerintah daerah memegang peranan penting misalnya saja dalam menentukan kualitas serta kualifikasi guru yang diperlukan, kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Demikian pula penyusunan rencana, program dana pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi dan memobilisasi sumber dana dari masyarakat di daerahnya.

2. Pendekatan Pengelolaan dan Kelembagaan Pendidikan
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, telah pula dikembangkan pendekatan pengelolaan sekolah yang sesuai dengan semangat otonomi di bidang pendidikan. Pendekatan yang baru kita kenal dengan istilah Managemen Berbasis Sekolah (MBS) ini adalah sebuah pendekatan yang semakin mendekatkan lingkungan dimana sekolah itu berada dengan sekolah itu sendiri. Pendekatan ini mengedepankan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal untuk menjadi bagian yang penting dalam proses pendidikan di sekolah.
Di tingkat Daerah, untuk mendukung operasional pengelolaan sekolah dengan pendekatan School Base Managemen (managemen berbasis sekolah) ini secara kelembagaan dibentuk di tingkat daerah Dewan Sekolah dan di masing-masing sekolah di bentuk Komite Sekolah. Ke dua lembaga ini dari susunan personalianya adalah refrensentasi dari semua unsur (stakeholder) yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap jalannya proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu dari sisi konsep pendekatan Pengelolaan dan konsep kelembagaan persoalan pendidikan sebenarnya sebagaimana yang saya istilahkan sudah merupakan sebuah mutiara yang sangat berkilauan.

3. Kurikulum (Sistem Pendidikan)
Sedangkan masalah sistem pendidikan (Kurikulum) nasional harus senantiasa memerlukan pembaharuan seiring dengan perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang begitu cepat. Karena sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang memproyeksikan antisipasi terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang. Oleh karena kualitas sistem pendidikan yang barometer kebehasilan pelaksanaannya hanya dapat diukur dari kualitas output (hasil)nya maka, tidak dapat dilihat pada saat dimulai pelaksanaannya , akan tetapi dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya pada saat hasilnya dikeluarkan minimal sekitar periode 3 s/d 6 tahun yang akan datang.
Demikian cepatnya perubahan tuntutan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan global maka, Apabila sistem pendidikan disusun berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini, kemungkinan outputnya tidak akan memenuhi tuntutan masyarakat pada masa yang akan datang. Hal inilah yang terjadi di Indonesia selama ini, karena sebaik apapun konsep sistem pendidikan yang dikeluarkan apabila tidak mengandung antisipasi terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang, maka ia akan cepat menjadi out of date (usang). Sebenarnya bukanlah hal yang keliru apabila selama ini, setiap terjadi pergantian menteri akan akan diiringi perubahan bahkan penggatian kurikulum. Perubahan itu memang sudah seharusnya terjadi karena perkembangan global yang mempengaruhi perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat jauh lebih cepat dari proyeksi kurikulum itu sendiri.

Yang senantiasa menjadi persoalan dalam setiap perubahan sistem pendidikan adalah persoalan pemahaman secara merata di tingkat praktisi pendidikan yang sangat lamban, disebabkan karena setiap perubahan tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai, sehingga implementasinya di lapangan tidak bisa sempurna.. Konsekwensinya adalah kualitas lulusan (output quality) jauh dari pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat, rendahnya klualitas outcome tercermin pada meningkatnya jumlah pengangguran (unemployment), image masyarakat terhadap setiap perubahan tersebut kurang menguntungkan.

Atas dasar pemikiran seperti di atas, saya melihat implementasi perubahan dengan dikenalkannya kebijakan baru yang kita kenal sekarang ini dengan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang berorientasi pada hasil belajar adalah sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan arus reformasi yang terjadi pada saat ini, tetapi juga mengandung rumusan kebutuhan di masa yang akan datang. Hanya saja bagaimana implementasinya di lapangan sangat bergantung pada adanya kemauan yang sungguh-sungguh (good will) dari pemerintah dan poemerintah daerah untuk benar-benar memperhatikan masalah pendidikan.

Dalam konteks lokal kurikulum ini memberikan keleluasan kepada setiap daerah untuk menentukan kualifikasi lulusan serta untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan dengan caranya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi menutut setiap daerah untuk memahmi kebutuhannya sendiri di daerah. Demikian juga diperlukan standar kompetensi dasar lulusan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam konteks lokal, nasional dan global.

Kalau kita cermati konsep sistem pendidikan/kurikulum berbasis kompetensi ini, adalah sebuah sistem yang sangat maju, karena mampu mengakomodasi keanekaragaman kondisi lingkungan, budaya, etnis, dan mampu mengakomodasikan berbagai perbedaan siswa dalam hal potensi akademik, latar belakang sosial ekonomi, minat, bakat dan kegemarannya. Oleh karena itu konsep kurikulum ini dapat pula saya istilahkan sebagai sebuah konsep mutiara pendidikan yang cemerlang.

TINGKAT OPERASIONAL PENDIDIKAN

Keinginan untuk mewujudkan hasil pendidikan yang bermutu tentu saja tidak hanya ditentukan oleh adanya konsep kebijakan yang baik, konsep pendekatan dan kelembagaaan pendidikan yang bagus, dan konsep sistem pendidikan yang bagus pula, akan tetapi di tingkat praktis/operasional sangat dominan peranannya, bahkan di tingkat operasional inilah yang akan mewujudkan konsep itu menjadi bermakna atau tidak. Dalam tataran operasional kualitas proses sangat signifikan peranannya dalam menentukan mutu suatu pendidikan. Apabila prosesnya tidak berkualitas, betapapun bagus konsepnya maka, hasilnya akan kurang memenuhi standar mutu yang diharapkan.

KUALITAS PROSES

Untuk mewujudkan semua konsep kebijakan pendidikan yang menyangkut kebijakan desentralisasi pendidikan, pendekatan pengelolaan dan kelembagaan pendidikan serta sistem/kurikulum dapat menjadi bermakana adalah ujung tomabaknya pada tingkat proses pendidikan yang berkualitas . Dalam upaya mendukung pelaksanaan proses pendidikan yang berkualitas paling tidak ada tiga unsur yang sangat menunjang yaitu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan Sarana Prasarana/fasilitas yang memadai, dan Kemampuan finansial yang cukup.

A. Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan misalnya dalam hal pola managemen kepemimpinan di sekolah, dan metode pengelolaan di dalam kelas (oleh guru). Kepemimpinan kepala sekolah haruslah dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah antar guru dan siswa. Guru yang profesional dan efektif dapat menajmin proses pemebelajaran menjadi berkualitas dan dapat mencapai keberhasilan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa, peranan guru amat signifikan bagi setiap keberhasilan proses pembelajaran.
Hal tersebut sangatlah rasional, karena ketika terjadi proses belajar mengajar guru bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki terhadap peserta didik. Guru yang profesional tentu tahu tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru. Guru yang efektif akan selalu berupaya mencapai tujuan pemebelajaran yang sudah ditetapkannya.
Akan tetapi sebaliknya karena besarnya otoritas guru didalam kelas, jika ia tidak profesional dan tidak efektif Proses pembelajaran akan menjadi sia-sia. Bahkandia bisa mematikan kretifitas siswa dan menumpulkan daya nalar.

B. Sarana Prasarana/Fasilitas
Apabila sarana dan prasarana/fasilitas tidak tersedia, maka mustahil proses pembelajaran bisa berlangsung. Kualitas proses pembelajaran juga sangat ditentukan oleh ketersedian sarana dan prasarana yang memadai. Adanya gedung sekolah yang dilengakapi dengan fasilitas lain seperti tempat duduk, meja, laburaturium, sarana perpustakaan, buku/alat belajar dan lain-lain adalah sarana yang sangat dibutuhkan untuk sebuah keberhasilan dalam proses pendidikan.Semakin lengkap sarana belajar yang tersiedia semakin besar kemungkinan mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran.

C. Kemampuan Finansial
Dana pendidikan juga sangat penting artinya untuk operasional, terutama dalam hal pengelolaan sekolah seperti pemeliharaan sarana dan fasilitas, gaji guru yang memadai, dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan operasinal pendidikan.
Realitas menunjukkan tidak ada lembaga pendidikan (sekolah) yang memiliki kemampuan finansilal rendah menjadi sekolah favourit.

FAKTA-FAKTA BERBICARA LAIN

Persoalan yang masih terus terjadi ketika konsep mutiara pendidikan yang sangat cemerlang tersebut sebagai suatu pembaharuan dan perubahan dalam dunia pendidikan yang sangat esensi adalah dalam implementasinya. Kenyataannya hal itu sulit dapat diwujudkan, setidaknya karena pemahaman di tingkat praktisi (guru) dan pengawas pendidikan tentang konsep tersebut tidak kompehensif dan merata, dan hanya sebagian kecil saja yang bisa memahami dengan baik, bahkan di tingkat kepala sekolah pun belum dapat dipastikan semuanya sudah memahmi konsep tersebut. Konsep itu masih sebatas sebagai konsumsi ditingkat pejabat pendidikan, karena sosialisasinya sampai ke tingkat praktisi tidak cukup memadai.

Efektifitas penerapan konsep kebijakan baru dalam pendidikan ini, sangat bergantung kapada adanya 3 faktor berikut yaitu, political will (kemauan politik) pemerintah daerah, komitmen yang jelas dari pejabat pendidikan, pemahaman yang komprehensif serta kemauan untuk merubah kerangka berpikir yang sesuai dengan konsep kebijakan tersebut oleh para praktisi pendidikan di lapangan seperti kepala sekolah, pengawas pendidikan, guru, dsb.

Mengingat upaya penerapan konsep kebijakan tersebut secara efektif belum optimal dan menyeluruh, terutama indikasinya dapat dilihat dari sejauh mana ke tiga faktor tersebut diatas dapat tercermin dalam konsep pemikiran dan kebijakan para pejabat pendidikan dan prilaku para praktisi, maka saya dapat memastikan konsep itu dalam istilah saya hanyalah sebuah menara yang letaknya amat tinggi yang hampir mustahil akan dapat membumi. Karena itulah saya sebut sebagai Konsep Menara Mutiara Penidikan. Sebuah Konsep yang sangat cemerlang dan indah, namun hanya sebatas konsep yang masih berada dalam benak penguasa semata saat ini.

Meskipun masalah pendidikan sering menjadi sorotan para politisi, namun hanya sebatas sebagai komoditas politik yang selalu ditenteng sebagai bagian yang esensi dalam prgoramnya untuk menarik simpati masyarakat semata. Dan kenyataannya dunia pendidikan kita tidak pernah berubah secara komprehensif.

Reference:

Bulletin Pusat Perbukuan. 2000. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah